Dalam upaya menjaga stabilitas moneter dan memperkokoh ketahanan sektor eksternal, Destry Damayanti, sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI), telah memaparkan visi strategisnya terkait reformasi kebijakan Lalu Lintas Devisa (LLD). Dalam sesi fit and proper test yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 26 Agustus 2026, Destry Damayanti menekankan bahwa tata kelola devisa bukan sekadar instrumen regulasi, melainkan garda terdepan dalam merespons volatilitas ekonomi global yang semakin kompleks. Langkah ini dipandang sebagai upaya krusial untuk memitigasi risiko capital outflow serta mengoptimalkan cadangan devisa nasional di tengah tantangan ketidakpastian geopolitik.
Urgensi Refocusing LLD di Tengah Dinamika Ekonomi Global
Kebijakan Lalu Lintas Devisa di Indonesia selama ini berlandaskan pada prinsip rezim devisa bebas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Namun, seiring dengan perkembangan instrumen keuangan digital dan integrasi pasar keuangan global, Bank Indonesia menghadapi tantangan baru berupa kebocoran devisa melalui praktik under invoicing (praktik pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari sebenarnya) dan transfer pricing yang agresif.
Analisis mendalam menunjukkan bahwa praktik tersebut secara langsung menggerus efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga nilai tukar Rupiah. Destry Damayanti menegaskan bahwa refocusing kebijakan LLD akan menitikberatkan pada penguatan pengawasan berbasis digital serta penerapan teknologi Supervisory Technology (SupTech). Dengan mengadopsi sistem pemantauan yang lebih cerdas, Bank Indonesia diharapkan mampu mengidentifikasi anomali transaksi devisa secara real-time, sehingga potensi kerugian negara akibat ketidaksesuaian data perdagangan dapat ditekan secara signifikan.
Digitalisasi Pengawasan: Transformasi SupTech dalam Sektor Moneter
Pemanfaatan SupTech dalam kerangka pengawasan Bank Indonesia merupakan langkah adaptasi terhadap revolusi industri 4.0 di sektor keuangan. Integrasi data antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perdagangan menjadi krusial. Selama ini, tantangan utama dalam tata kelola devisa adalah fragmentasi data antar lembaga. Destry Damayanti menyoroti bahwa pengawasan mandiri oleh Bank Indonesia tidak akan optimal tanpa sinergi lintas sektoral yang kuat.
Secara teknis, penggunaan algoritma machine learning dalam memetakan arus devisa akan memungkinkan regulator untuk melakukan deteksi dini terhadap pola transaksi yang mencurigakan. Dalam konteks ekonomi makro, efisiensi ini akan meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap integritas sistem keuangan Indonesia. Bagi pelaku usaha, transparansi ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah berkomitmen menciptakan level playing field yang adil, di mana kepatuhan terhadap aturan devisa menjadi standar utama bagi korporasi yang beroperasi di wilayah kedaulatan Indonesia.
Sinergi Kebijakan dan Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
Salah satu agenda ambisius yang dicanangkan dalam visi kepemimpinan Destry Damayanti adalah kontribusi Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 8%. Angka ini menuntut transformasi struktural yang tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter konvensional, tetapi juga melalui penguatan inklusi keuangan yang berkelanjutan.
Inklusi keuangan yang inklusif berarti memperluas akses perbankan hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Sebagaimana sering dibahas dalam Analisis Kebijakan Ekonomi Nasional, stabilitas moneter harus memberikan dampak nyata pada daya beli dan penciptaan lapangan kerja. Destry Damayanti berargumen bahwa dengan menata arus devisa secara lebih ketat, sumber daya domestik dapat dikelola dengan lebih efisien untuk mendanai proyek-proyek produktif, baik di sektor infrastruktur maupun ekonomi hijau.
Implementasi Instrumen Ekonomi Hijau dan Tata Kelola Kelembagaan
Selain fokus pada sektor eksternal, Destry Damayanti memberikan perhatian khusus pada pengembangan metodologi perhitungan emisi karbon dalam industri perbankan dan korporasi. Hal ini sejalan dengan komitmen global terhadap Net Zero Emission. Bank Indonesia di bawah kepemimpinan yang baru diproyeksikan akan mengintegrasikan kriteria ESG (Environmental, Social, and Governance) ke dalam kerangka makroprudensialnya.
Pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan Bank Indonesia juga menjadi poin sentral. Destry Damayanti menegaskan bahwa kredibilitas lembaga sentral adalah akumulasi dari integritas, konsistensi inovasi, dan sinergi jangka panjang. Dalam dunia ekonomi modern, central bank independence (independensi bank sentral) harus dibarengi dengan akuntabilitas yang transparan agar kebijakan yang diambil tetap kredibel di mata pasar global.
Analisis Komparatif: Tantangan dan Proyeksi Masa Depan
Berdasarkan data dari International Monetary Fund (IMF), volatilitas arus modal di negara emerging market seperti Indonesia sangat sensitif terhadap suku bunga global dan kebijakan moneter The Fed. Oleh karena itu, kebijakan LLD yang diusulkan Destry Damayanti merupakan langkah proactive-defensive yang sangat relevan.
Jika kita membandingkan dengan kebijakan di negara-negara kawasan ASEAN, Indonesia memang memerlukan kontrol yang lebih terintegrasi untuk mencegah erosi basis pajak dan devisa. Tantangan terbesar ke depan bukanlah pada regulasinya, melainkan pada eksekusi di lapangan. Sinergi antara Bank Indonesia dengan otoritas terkait dalam mengimplementasikan Single Data Policy akan menjadi penentu keberhasilan reformasi ini.
Sebagai pengamat, kita melihat bahwa penguatan pengawasan berbasis SupTech akan memberikan dampak jangka panjang berupa:
- Peningkatan Cadangan Devisa: Melalui pencegahan praktik under invoicing yang lebih efektif.
- Stabilitas Nilai Tukar: Mengurangi volatilitas Rupiah yang disebabkan oleh ketidakpastian aliran modal jangka pendek (hot money).
- Peningkatan Kepatuhan Korporasi: Mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pelaporan transaksi internasional.
Dalam Laporan Tahunan Ekonomi Indonesia, terlihat bahwa sektor ekspor masih menjadi pilar utama pertumbuhan. Jika kebijakan LLD yang diusulkan dapat berjalan dengan optimal, maka multiplier effect bagi perekonomian domestik akan sangat masif, terutama dalam memperkuat neraca pembayaran Indonesia.
Kesimpulan: Menuju Bank Indonesia yang Lebih Adaptif
Kepemimpinan Destry Damayanti di Bank Indonesia diprediksi akan membawa pendekatan yang lebih teknokratis dan berbasis data. Dengan menempatkan revitalisasi Lalu Lintas Devisa sebagai prioritas, ia menunjukkan pemahaman mendalam mengenai urgensi menjaga stabilitas sektor eksternal di tengah arus globalisasi yang semakin tidak terprediksi.
Reformasi ini bukan hanya soal administratif, tetapi merupakan fondasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Keberhasilan langkah ini nantinya akan bergantung pada kemampuan Bank Indonesia untuk menjalin kolaborasi erat dengan seluruh stakeholders serta konsistensi dalam mengawal implementasi teknologi pengawasan yang telah direncanakan. Bagi pasar modal dan pelaku usaha, langkah tegas ini memberikan kepastian hukum dan iklim investasi yang lebih stabil, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam peta ekonomi global.
Integrasi antara kebijakan moneter yang prudent, pengawasan berbasis teknologi, dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan adalah cerminan dari visi masa depan Bank Indonesia yang lebih adaptif, kredibel, dan berdaya tahan tinggi. Dengan integritas yang menjadi kompas utamanya, Destry Damayanti diharapkan mampu membawa Bank Indonesia menavigasi tantangan ekonomi di masa depan dengan penuh ketenangan dan presisi.