LETTICA — JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Pernyataan ini disampaikan di hadapan ribuan buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta, Jumat (2/5/2025). Salah satu mandat utama dewan ini adalah penghapusan sistem outsourcing yang selama ini dinilai merugikan pekerja.
“Saya minta Dewan Kesejahteraan mempelajari bagaimana cara secepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ujar Prabowo dengan tegas di podium. Ia menambahkan bahwa penghapusan sistem kerja alih daya tersebut harus dilakukan secara bertahap dan penuh perhitungan, mengingat adanya kepentingan lain yang juga perlu dijaga.
Meskipun tidak menetapkan tenggat waktu pasti, Prabowo menekankan pentingnya pendekatan yang realistis dan kolaboratif. Ia menyadari bahwa keberlangsungan investasi juga merupakan kunci dari terciptanya lapangan kerja. “Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, tidak ada yang kerja. Jadi kita harus bekerja sama dengan mereka,” katanya.
Sebagai bagian dari strategi membangun sinergi antara pekerja dan pengusaha, Presiden Prabowo mengumumkan akan mengadakan pertemuan besar di Istana Bogor. Pertemuan ini akan mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pemimpin perusahaan dari seluruh Indonesia. Agenda utama pertemuan adalah menjalin dialog terbuka demi menciptakan hubungan industrial yang sehat dan menyejahterakan.
“Saya katakan kepada para pengusaha, saudara tidak boleh ingin kaya sendiri tanpa mengajak pekerja hidup dengan layak,” tegas Prabowo yang disambut tepuk tangan dari para buruh. Ia menambahkan bahwa pemerintah siap menjadi penengah dan fasilitator demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama.
Langkah Presiden ini mendapat respons positif dari sejumlah elemen serikat pekerja yang menilai bahwa inisiatif pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh merupakan langkah progresif untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Namun mereka juga mengingatkan bahwa implementasi kebijakan harus melibatkan suara buruh secara aktif, agar tidak hanya menjadi janji politik semata.
Prabowo menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa negara akan terus hadir membela buruh. “Negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberikan pelayanan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat,” katanya. Ia berharap ke depan, buruh Indonesia tidak hanya sekadar hidup layak, tapi juga mampu menatap masa depan dengan harapan dan harga diri yang tinggi.